Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah Jaksa dengan surat kuasa khusus bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Apa saja kewenangan Jaksa Pengacara Negara?

• Melaksanakan penegakan hukum.
• Memberikan bantuan hukum.
• Memberikan pertimbangan hukum.
• Melaksanakan tindakan hukum lain.
• Memberikan pelayanan hukum.

Sebagaimana definisi Jaksa Pengacara Negara pikah yang dapat diberikan jasa hukum oleh JPN adalah Negara atau instansi Pemerintah dan Lembaga Negara maupun Badan Usaha dimana terdapat kepentingan pemerintah di dalamnya.

Kecuali dalam hal Pelayanan Hukum Masyarakat Umum dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum yang telah dihadapinya.

Produk yang dapat diberikan JPN dalam hal ini antara lain Bantuan Hukum secara Ligitasi (di dalam pengadilan) maupun Bantuan Hukum Non Ligitasi (di luar pengadilan).

Adalah jasa hukum yang diberikan oleh JPN dalam bentuk :

Pendampingan Hukum (Legal Assistance) diberikan terhadap kegiatan ataupun proyek strategis pemerintahan yang dilakukan secara bertahap dari tahap awal sampai dengan tahap akhir kegiatan maupun Pendampingan Hukum yang dilakukan secara partial terhadap tahapan suatu kegiatan.

Pendapat Hukum (Legal Opinion) diberikan secara tertulis maupun lisan terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam suatu kegiatan atau kebijakan.

Audit Hukum (Legal Audit) dilakukan terhadap suatu badan hukum secara keseluruhan atau terhadap suatu kegiatan tertentu.

Ajukan permohonan anda secara tertulis dengan mengajukan produk hukum yang Anda butuhkan, lalu sertakan lampiran khusus posisi permasalahan hukum yang Anda hadapi kepada Kami.

Pastikan permasalahan hukum yang Anda hadapi masih di dalam lingkup hukum Perdata ataupun Tata Usaha Negara.